Laporkan Hacker, KPU Menyiram Bensin di Atas Bara?

KPU akhirnya mengambil langkah tegas dengan melaporkan para peretas (hacker) yang menyerang Tabulasi Nasional Pemilu 2009. Langkah yang tepat atau malah memancing masalah yang lebih besar?

Himbauan untuk bersikap low profile yang disarankan sejumlah pihak sepertinya tak digubris KPU dengan mengambil tindakan represif ini.

“Dari sudut pandang ilmu security, itu sama sekali bukan langkah yang tepat. Harusnya, kita sedapat mungkin, dalam situasi apapun bersikap low profile,” saran M. Salahuddien, Wakil Ketua Indonesia Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)

Hacker dan Macetnya Server KPU Warnai Pemilu 2009

KPU

Pemilu legislative baru saja berlalu. Namun, masalah baru juga muncul mengiringi kesuksesan pelaksanaan Pemilu, Kamis (09/4) lalu. Seperti contoh, Pusat tabulasi nasional Pemilu 2009 (Real Count) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diserang hacker selama 3 hari kemarin, namun kini sudah berhasil dideteksi sumbernya, lalu Ketua Tim IT KPU, Husni Fahmi, juga sudah melaporkan kasus ini kepada Telkom untuk memblokir alamat IP yang diketahui sebagai sumbernya. Hacker menyerang Real Count KPU dengan mengacaukan tampilan perhitungan suara, mengubah angka tabulasi data, dan mengubah tampilan website. Husni menyatakan bahwa IP hacker diketahui berasal dari pribumi, walaupun ia tidak menyebutkannya secara rinci.

Sementara itu, masalah lainnya berupa server yang lambat dan tiba-tiba macet. KPU kemudian memberikan alasan bahwa semua itu karena pihaknya kekurangan server, karena server yang dipakai sudah tua dan merupakan peninggalan dari Pemilu tahun 2004 lalu. Jumlah server yang dimiliki KPU hanya 6 unit, padahal KPU sudah menganggarkan dana sebesar 2.3 miliar untuk pemeliharaan server. Sedangkan pemenang tender server adalah PT Lapi Divusi dengan penawaran Rp 1,8 miliar. Oleh karena kekurangan server, situs tabulasi nasional Pemilu akhirnya mengalami down dalam beberapa jam setelah diluncurkan, sehingga publik pun kesulitan mengakses. Lalu untuk mengatasinya, KPU terpaksa meminjam 5 server tambahan dari BPPT.

Telkom Menang Tender Jaringan Pemilu 2009

Surat Suara Pemilu 2009

PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) menjadi penyedia fasilitas telekomunikasi untuk Pemilihan Umum 2009. Ini mengulangi kiprah Telkom pada 2004.

“Seperti pada Pemilu sebelumnya (2004-red), Telkom kini kembali siap mendukung pelaksanaan Pemilu 2009, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden,” kata Vice Presiden Public and Marketing Communication, Eddy Kurnia dalam siaran pers yang diterima detikINET, Minggu (22/3/2009).

Telkom kembali menjadi penyedia fasilitas telekomunikasi (Fastel) untuk Pemilu 2009 setelah melalui tender terbuka yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Sebagai pemenang, Telkom harus menyediakan bandwidth, instalasi, integrasi, fasilitas Disaster Recovery Center (DRC), Layanan Call Center serta layanan Pemeliharaan Jaringan.

Pemilu 18 Hari Lagi, TI KPU Belum Siap!

Pemilu tinggal 18 hari lagi, namun sistem Teknologi Informasi (TI) KPU belum siap. Tim TI KPU tengah mengebut persiapan untuk proses input data hasil pemilu nanti.

“Kita sedang kebut tahapan,” ujar Ketua Tim Teknis TI KPU Husni Fahmi saat dihubungi detikcom, Minggu (22/3/2009).

Tahapan yang dimaksud Fahmi adalah penggelaran jaringan komunikasi data di kabupaten/kota, pemasangan perangkat jaringan dan keamanan, pemeliharaan data center, pemasangan aplikasi untuk penerimaan perolehan suara hingga penayangan, pelatihan untuk tim teknis di kabupaten/kota, dan pengujian.

Komunitas TI Diminta Ikut Awasi Sistem TI KPU

Tak bisa dipungkiri, sistem TI Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memancing aksi usil para penjahat cyber. Tim TI KPU pun meminta bantuan dari komunitas untuk ikut menjaga sistem TI-nya dari celah-celah yang dapat memicu serangan.

Demikian dikatakan Dr Husni Fahmi dari Tim Pendampingan Teknis Teknologi Informasi Pemilu 2009 dalam wawancaranya dengan detikINET, Senin (16/3/2009).

Dijelaskannya, ia dan timnya saat ini tengah sibuk mempersiapkan rancangan teknis untuk mengawal sistem keamanan TI lembaga yang menjadi pelaksana pesta demokrasi di Indonesia ini. “Setelah ini, kami juga bakal mengkoordinasikan rancangan tersebut dengan implementor selaku pemenang tender,” lanjutnya.